Sekretariat Bunda Paud
Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua.
JAYAPURA – Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Provinsi Papua tancap gas mengawali tahun 2026 dengan menyusun rangkaian agenda strategis. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat BAN PDM pada Selasa (20/1), tim yang dipimpin oleh Siti Amanah bersama sembilan anggota inti lainnya telah menyepakati sejumlah langkah taktis, mulai dari audiensi dinas hingga persiapan Rapat Kerja (Raker).
Fokus Identifikasi Masalah Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana penyusunan instrumen identifikasi masalah yang akan dipimpin oleh Diki Kurniawan. Langkah ini bertujuan untuk memetakan tantangan pendidikan anak usia dini di wilayah Papua secara akurat.
Proses pengumpulan data ini akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pengurus Pokja, Dinas Pendidikan, hingga satuan PAUD dan orang tua di tingkat Kabupaten/Kota. Pendistribusian instrumen secara resmi dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari, dengan target pengisian rampung pada 2 Februari 2026.
Rangkaian Agenda Menuju Raker Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Pokja Bunda PAUD juga menjadwalkan agenda penting dalam waktu dekat, di antaranya:
Audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua: Dijadwalkan pada Jumat, 23 Januari 2026, untuk mensinkronkan program kerja.
Analisis Data: Hasil identifikasi masalah akan didiskusikan dan dianalisis pada 3 Februari 2026 sebagai dasar penyusunan program kerja per bidang.
Pra-Raker: Persiapan administratif dan pembentukan panitia akan difinalisasi pada 4 Februari 2026.
Puncak Kegiatan dan Sosialisasi Seluruh rangkaian persiapan ini akan bermuara pada Rapat Kerja (Raker) Pokja Bunda PAUD Papua yang direncanakan digelar pada 10 Februari 2026. Raker ini menjadi momentum penting untuk menetapkan arah kebijakan program setahun ke depan.
Tak berhenti di tingkat provinsi, hasil dari program kerja tersebut nantinya akan langsung disosialisasikan kepada Pokja Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/Kota serta mitra pembangunan pada 12 Februari 2026. Langkah ini diambil guna memastikan adanya sinergi yang kuat antara kebijakan provinsi dan implementasi di lapangan demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Tanah Papua.
Share This News